Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi lembaga jasa keuangan dan entitas lainnya dalam melaporkan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan standar pelaporan umum (common reporting standard) dan mengatur ketentuan anti penghindaran. Peraturan ini melarang lembaga keuangan melayani pembukaan rekening baru atau transaksi baru bagi pemilik rekening yang menolak mematuhi ketentuan identifikasi. Selain itu, peraturan ini melarang kesepakatan atau praktik yang bertujuan menghindari kewajiban perpajakan dan memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan dan memperoleh informasi terkait praktik tersebut. Peraturan ini juga mengatur prosedur klarifikasi dan teguran tertulis bagi pelanggaran ketentuan.

• Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai teguran tertulis oleh Direktur Jenderal Pajak.
• Jika pelanggaran berlanjut, dapat dilakukan pemeriksaan dan penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.