Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya. Peraturan ini mengubah: (-)

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur kembali jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan angka kreditnya, guna memenuhi tuntutan perkembangan dalam bidang pengendalian ekosistem hutan. Jabatan ini termasuk dalam rumpun ilmu hayat dan berfungsi sebagai pelaksana teknis fungsional di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Instansi pembina jabatan ini adalah Kementerian Kehutanan, yang bertanggung jawab menyusun petunjuk teknis, menetapkan standar kompetensi, dan mengusulkan tunjangan jabatan. Pengendali Ekosistem Hutan dibagi menjadi tingkat terampil dan ahli, dengan jenjang jabatan dari pelaksana pemula hingga madya. Angka kredit diperoleh dari berbagai kegiatan seperti pendidikan, pelaksanaan tugas, dan pengembangan profesi, yang digunakan untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan.

1. PNS yang telah menduduki jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap menduduki jabatan tersebut. 2. Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan ini berlaku, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/M.PAN/7/2003 dan harus sudah selesai dinilai paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan ini. 3. Pada saat Peraturan ini berlaku, semua ketentuan pelaksanaan mengenai Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan ini.

(-)