For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2021

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Also known as: Permendesa PDTT 24/2021 · Permendesa PDTT No. 24 Tahun 2021 · Permendesa PDTT Nomor 24 Tahun 2021

Status:
Active
Effective Date:29 Desember 2021Publication Date:27 Desember 2021
Aparatur Sipil NegaraPencegahan GratifikasiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Information

TypePeraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
ThemePerubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
LocationKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Effective Date29 Desember 2021
Publication Date27 Desember 2021
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya terkait pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan menerapkan mekanisme pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien, dan transparan. Ketentuan substansial mencakup definisi gratifikasi, kewajiban pelaporan gratifikasi oleh pegawai dan keluarga inti, serta pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang bertugas menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan gratifikasi. Peraturan ini juga mengatur jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan dan memberikan hak serta perlindungan bagi pelapor gratifikasi.

(-)

(-)