For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.02/2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Milik Pemerintah Pusat

Also known as: PMK 194/PMK.02/2018 · PMK No. 194/PMK.02/2018

Status:
Active
Effective Date:31 Desember 2018Publication Date:31 Desember 2018
Pendapatan Non Pajak

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemeTata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Milik Pemerintah Pusat
LocationKementerian Keuangan
Effective Date31 Desember 2018
Publication Date31 Desember 2018
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk mengatur tata cara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan milik pemerintah pusat. Pengaturan ini diperlukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PNBP yang berasal dari dana jaminan kesehatan nasional. Peraturan ini mencakup pengelolaan dana kapitasi, dana klaim nonkapitasi, dan dana klaim FKRTL. Setiap Satuan Kerja (Satker) PNBP diwajibkan menyusun rencana PNBP yang mencakup target dan pagu penggunaan dana. Dana yang diterima harus disetor ke Kas Negara dan dapat digunakan sesuai kebutuhan Satker PNBP untuk meningkatkan layanan kesehatan. Pembayaran dana dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan harus disertai bukti penerimaan negara. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai kelebihan, kekurangan, dan keterlambatan pembayaran PNBP yang disertai sanksi administrasi berupa denda.

(-)

1. Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran PNBP dari penyelenggaraan JKN, BPJS Kesehatan harus segera melunasi kekurangan pembayaran tersebut disertai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh. 2. Atas keterlambatan pembayaran PNBP dari penyelenggaraan JKN, BPJS Kesehatan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh.