For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 44 Tahun 2008

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional

Also known as: PERPRES 44/2008 · PERPRES No. 44 Tahun 2008 · PERPRES Nomor 44 Tahun 2008

Status:
Inactive
Effective Date:24 Juni 2008Publication Date:24 Juni 2008
Struktur Organisasi PemerintahPembentukan Lembaga Negara

Information

TypePeraturan Presiden (Perpres)
ThemeSusunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
LocationPemerintah Pusat
Effective Date24 Juni 2008
Publication Date24 Juni 2008
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

(-)

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan Presiden ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuannya adalah untuk mengatur susunan organisasi, tata kerja, serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Ketentuan Substansial: DJSN berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. DJSN terdiri dari 15 anggota yang berasal dari unsur pemerintah, tokoh/ahli, organisasi pemberi kerja, dan organisasi pekerja. DJSN memiliki tugas melakukan kajian, mengusulkan kebijakan investasi, dan mengusulkan anggaran jaminan sosial. DJSN juga berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial. Anggota DJSN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan masa jabatan 5 tahun. Persyaratan untuk menjadi anggota termasuk kewarganegaraan Indonesia, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki keahlian di bidang jaminan sosial.

1. Menteri memfasilitasi pembentukan Sekretariat DJSN dan anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi DJSN sampai dengan berfungsinya semua kelengkapan Sekretariat DJSN sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.

(-)