For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2022

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia

Also known as: Permenkumham 11/2022 · Permenkumham No. 11 Tahun 2022 · Permenkumham Nomor 11 Tahun 2022

Status:
Inactive
Effective Date:9 Juni 2022Publication Date:31 Mei 2022
Perizinan & Pelayanan PublikTata Kelola Administrasi PublikReformasi Birokrasi Pemerintah

Information

TypePeraturan Menteri Hukum dan HAM
ThemePembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia
LocationKementerian Hukum dan HAM
Effective Date09 Juni 2022
Publication Date31 Mei 2022
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2020.

Peraturan ini bertujuan untuk menata ulang ketentuan mengenai pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini dilakukan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja di lingkungan Kementerian untuk membangun Zona Integritas dan bagi Tim Penilai Internal untuk melakukan evaluasi. Pembangunan dan evaluasi ini meliputi pendahuluan, pembangunan Zona Integritas, evaluasi oleh Tim Penilai Internal, penguatan, pembinaan, dan pengawasan. Peraturan ini juga mencakup pembentukan tim kerja, penyusunan rencana kerja, dan pelaksanaan evaluasi untuk memastikan kualitas pembangunan Zona Integritas. Selain itu, peraturan ini menetapkan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(-)

(-)