For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020

Also known as: Permenaker 5/2020 · Permenaker No. 5 Tahun 2020 · Permenaker Nomor 5 Tahun 2020

Status:
Inactive
Effective Date:9 April 2020Publication Date:7 April 2020
Standar & Pedoman TeknisPenanganan PandemiKeuangan Negara & Daerah

Information

TypePeraturan Menteri Ketenagakerjaan
ThemePerubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020
LocationKementerian Ketenagakerjaan
Effective Date09 April 2020
Publication Date07 April 2020
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020. Perubahan tersebut meliputi perubahan pada Pasal 3 yang mengatur tentang jenis Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan, yang mencakup bantuan operasional, bantuan sarana dan prasarana, dan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah. Selain itu, Lampiran dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2020 juga diubah dan diganti dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menyesuaikan pedoman penyaluran bantuan pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan dengan kebutuhan dan perkembangan terkini, khususnya dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19. Dengan perubahan ini, diharapkan penyaluran bantuan pemerintah dapat lebih efektif dan efisien dalam mendukung program-program Kementerian Ketenagakerjaan.

(-)

(-)