Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 52 Tahun 2016

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 52 Tahun 2016 ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien dalam pemberian visa bagi orang asing yang akan mengikuti pendidikan tinggi di Indonesia. Kebijakan ini mengatur penerbitan Student Visa dan Cap Student Visa, yang merupakan visa tinggal terbatas bagi orang asing yang mengikuti program pendidikan di lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Proses penerbitan visa ini melibatkan beberapa tahapan, termasuk pengajuan permohonan rekomendasi izin belajar oleh penjamin kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta pemeriksaan dan verifikasi persyaratan melalui Clearing House. Pemohon juga harus melampirkan berbagai dokumen pendukung seperti surat penjaminan, surat rekomendasi izin belajar, dan bukti keuangan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang penerbitan dan penggunaan cap Student Visa pada dokumen persetujuan dan stiker visa.