For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri

Also known as: Permendagri 3/2008 · Permendagri No. 3 Tahun 2008 · Permendagri Nomor 3 Tahun 2008

Status:
Inactive
Effective Date:4 Januari 2008Publication Date:4 Januari 2008
Standar & Pedoman TeknisOtonomi & Pemerintahan DaerahKerja Sama Luar Negeri

Information

TypePeraturan Menteri Dalam Negeri
ThemePedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri
LocationKementerian Dalam Negeri
Effective Date04 Januari 2008
Publication Date04 Januari 2008
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri di Jajaran Departemen Dalam Negeri

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk menertibkan administrasi pelaksanaan kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak luar negeri. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan kerjasama tersebut.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak luar negeri. Ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi kerjasama provinsi dan kabupaten/kota "kembar", kerjasama teknik, penyertaan modal, dan bentuk kerjasama lainnya. Pemerintah daerah diwajibkan memenuhi persyaratan tertentu seperti tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri dan tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri. Selain itu, kerjasama harus sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan serta dapat mengalihkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, kerjasama yang sedang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerjasama. 2. Rencana Kerjasama yang masih dalam proses disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

(-)