For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 237/PMK.04/2009

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 Tahun 2009 tentang Tidak Dipungut Cukai.

Also known as: PMK 237/PMK.04/2009 · PMK No. 237/PMK.04/2009

Status:
Inactive
Effective Date:1 Januari 2010Publication Date:30 Desember 2009
Kepabeanan & Perdagangan Internasional

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemeTidak Dipungut Cukai.
LocationKementerian Keuangan
Effective Date01 Januari 2010
Publication Date30 Desember 2009
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Amended By

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 242/KMK.05/1996 tentang Tidak Dipungut Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk mengatur pembebasan cukai terhadap barang-barang tertentu dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Kebijakan ini mencakup pembebasan cukai untuk tembakau iris dan minuman beralkohol yang diproduksi secara tradisional oleh rakyat Indonesia, serta barang kena cukai yang diangkut keluar dari Daerah Pabean atau diekspor. Selain itu, peraturan ini juga mengatur pembebasan cukai untuk barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai. Pengusaha pabrik dan tempat penyimpanan diwajibkan untuk melaporkan mutasi barang kena cukai dan menyimpan catatan yang relevan.

1. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, terhadap barang kena cukai yang tidak dipungut cukai yang sedang dalam proses penyelesaian, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 242/KMK.05/1996.

(-)