For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal

Also known as: Perka BKPM 5/2013 · Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 · Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2013

Status:
Inactive
Effective Date:8 Mei 2013Publication Date:8 April 2013
Investasi & Penanaman ModalStandar & Pedoman Teknis

Information

TypePeraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
ThemePedoman dan Tata Cara Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
LocationBadan Koordinasi Penanaman Modal
Effective Date08 Mei 2013
Publication Date08 April 2013
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

Amended By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan untuk menyederhanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan dan nonperizinan penanaman modal. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseragaman prosedur dan persyaratan perizinan di seluruh Indonesia, serta memberikan kepastian waktu penyelesaian permohonan perizinan.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal. PTSP bertanggung jawab atas penerbitan perizinan dan nonperizinan yang meliputi izin prinsip, izin usaha, dan izin lainnya yang terkait dengan penanaman modal. Peraturan ini juga menetapkan kewajiban bagi penanam modal untuk memiliki izin prinsip sebelum memulai usaha dan izin usaha sebelum memulai produksi atau operasi. Selain itu, peraturan ini mengatur tentang fasilitas fiskal dan nonfiskal yang dapat diberikan kepada perusahaan penanaman modal.

(-)

(-)