For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2012

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Also known as: PERPRES 80/2012 · PERPRES No. 80 Tahun 2012 · PERPRES Nomor 80 Tahun 2012

Status:
Active
Effective Date:26 September 2012Publication Date:22 September 2012
Struktur Organisasi PemerintahPembentukan Lembaga Negara

Information

TypePeraturan Presiden (Perpres)
ThemeOrganisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
LocationPemerintah Pusat
Effective Date26 September 2012
Publication Date22 September 2012
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Amended By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum.

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan Presiden ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Tujuannya adalah untuk mengatur organisasi, tugas, fungsi, wewenang, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta sekretariat di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara Sekretariat Jenderal Bawaslu dan sekretariat di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Sekretariat Jenderal Bawaslu bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu dan memiliki tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional. Sekretariat di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan juga memiliki tugas serupa di tingkat masing-masing. Peraturan ini menetapkan kewajiban perencanaan, pengawasan internal, dan pengelolaan keuangan. Selain itu, peraturan ini mengatur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural dan fungsional, serta tenaga ahli berdasarkan kebutuhan.

(-)

(-)