Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2008

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Peredaran Hasil Hutan dan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengendalian peredaran hasil hutan dan industri primer hasil hutan kayu di Provinsi DKI Jakarta. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan pengaturan sebelumnya dan mengoptimalkan pengendalian peredaran hasil hutan. Peraturan ini mengatur bahwa setiap hasil hutan yang masuk ke daerah wajib dilengkapi dokumen yang sah dan dilaporkan ke pos pelayanan kehutanan. Petugas berwenang melakukan pemeriksaan untuk memastikan kesesuaian antara fisik hasil hutan dan dokumen. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu diperlukan bagi usaha dengan kapasitas tertentu, dengan rekomendasi Gubernur untuk kapasitas di atas 6.000 m³ per tahun. Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana hasil hutan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain. Hasil hutan lelang juga wajib diperiksa dan dilengkapi dokumen. Retribusi dikenakan untuk pelayanan pengukuran, pengujian, izin usaha, dan pemakaian sarana prasarana. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan, yang dapat didelegasikan kepada perangkat daerah. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan.

1. Perizinan yang telah dikeluarkan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini masih dinyatakan tetap berlaku. 2. Perizinan yang sedang dalam proses penyelesaian, mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

1. Petugas yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) dikenakan sanksi disiplin kepegawaian. 2. Pelaku usaha industri hasil hutan kayu tanpa izin atau melanggar Pasal 5 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis hingga penutupan usaha. 3. Pelaku usaha industri primer hasil hutan kayu yang melampaui kapasitas izin dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pencabutan izin, hingga penutupan usaha.