Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2019 ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, pengelolaan karier, dan pengembangan profesionalisme Administrator Database Kependudukan. Peraturan ini mengatur perhitungan kebutuhan jabatan, persyaratan, dan tata cara penyesuaian/inpassing serta pelaksanaan tugas jabatan fungsional tersebut. Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan (ADB Kependudukan) merupakan jabatan fungsional keahlian dengan jenjang dari Ahli Pertama hingga Ahli Madya. Kebutuhan jabatan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan oleh indikator wilayah, jumlah penduduk, dan ketersediaan peralatan. Persyaratan penyesuaian/inpassing mencakup pengalaman kerja, integritas, kesehatan, dan pendidikan minimal Sarjana (S1)/Diploma IV (D-IV). Proses penyesuaian/inpassing melibatkan uji kompetensi dan penetapan oleh pejabat berwenang. Pelaksanaan tugas ADB Kependudukan meliputi pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi data, dan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).