Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2018

(-)

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan pejabat fungsional Penyuluh Hukum yang kompeten dan profesional sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan karir dan kompetensi PNS, khususnya Penyuluh Hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2014.

Peraturan ini mengatur tata cara pelaksanaan uji kompetensi bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum. Uji kompetensi ini meliputi beberapa aspek, termasuk jenjang jabatan dan pangkat, organisasi pelaksana uji kompetensi, persyaratan dan tata cara pelaksanaan, pelaksanaan uji itu sendiri, serta monitoring dan evaluasi. Organisasi pelaksana uji kompetensi melibatkan Tim Uji Kompetensi yang dibentuk oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, dengan dukungan Sekretariat Uji Kompetensi di tingkat pusat dan daerah.

Persyaratan uji kompetensi mencakup keputusan pangkat/golongan terakhir, keputusan jabatan terakhir, penilaian angka kredit terakhir, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP), dan surat pengantar dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan dua kali setahun dengan metode uji kompetensi tertulis (CBT) dan wawancara. Materi uji kompetensi meliputi Pancasila, UUD 1945, budaya hukum, tugas pokok dan fungsi penyuluhan hukum, komunikasi, kerjasama, pengetahuan hukum, pola penyuluhan hukum, serta sikap/perilaku.

(-)

(-)