For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85/PMK.05/2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Usaha Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Also known as: PMK 85/PMK.05/2020 · PMK No. 85/PMK.05/2020

Status:
Inactive
Effective Date:9 Juli 2020Publication Date:8 Juli 2020
Subsidi & Kewajiban PelayananKebijakan Perekonomian Nasional

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemeTata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Usaha Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
LocationKementerian Keuangan
Effective Date09 Juli 2020
Publication Date08 Juli 2020
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2020 ini bertujuan untuk menyederhanakan skema pemberian subsidi bunga/margin bagi kredit/pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Subsidi ini diberikan untuk melindungi dan meningkatkan ekonomi debitur UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Peraturan ini mengatur kriteria debitur yang berhak menerima subsidi, termasuk persyaratan baki debet, kategori performing loan, dan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Subsidi diberikan dengan plafon kredit/pembiayaan maksimal Rp10 miliar dan diatur berdasarkan besaran plafon serta jenis lembaga penyalur. Pengalokasian dan penganggaran subsidi bersumber dari APBN dan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait dalam pelaksanaannya.

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(-)