Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2005 mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cimahi. Perubahan tersebut meliputi:
- Definisi tunjangan kesejahteraan diperbarui untuk mencakup jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
- Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarga (suami/istri dan 2 anak) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, termasuk biaya general check up 1 kali setahun.
- Jika Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan/dinas, Pimpinan/Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan yang dibayarkan setiap bulan dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat. Besaran tunjangan perumahan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas harian lengan panjang 1 pasang dalam 1 tahun.
- Rencana kerja DPRD dapat berupa rapat-rapat, kunjungan kerja, penyiapan rancangan Peraturan Daerah, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah, peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme, serta koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
- Tunjangan perumahan dianggarkan pada pos DPRD.
on desktop.