For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.07/2013

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014

Also known as: PMK 202/PMK.07/2013 · PMK No. 202/PMK.07/2013

Status:
Active
Effective Date:1 Januari 2014Publication Date:30 Desember 2013
Anggaran Belanja Negara

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemePerkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014
LocationKementerian Keuangan
Effective Date01 Januari 2014
Publication Date30 Desember 2013
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amended By

(-)

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk menetapkan perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak untuk Tahun Anggaran 2014, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Peraturan ini mengatur pembagian penerimaan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara pemerintah pusat dan daerah. Penerimaan dari PPh dibagikan 20% kepada daerah, dengan rincian 8% untuk provinsi dan 12% untuk kabupaten/kota. Penerimaan dari PBB dibagi 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah, dengan rincian lebih lanjut untuk provinsi, kabupaten/kota, dan biaya pemungutan. Peraturan ini juga menetapkan bahwa alokasi definitif akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

(-)

(-)