For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV

Also known as: PP 7/1985 · PP No. 7 Tahun 1985 · PP Nomor 7 Tahun 1985

Status:
Inactive
Effective Date:1 Januari 1984Publication Date:5 Februari 1985
Badan Usaha & Perdagangan

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemePerusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV
LocationPemerintah Pusat
Effective Date01 Januari 1984
Publication Date05 Februari 1985
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan IV.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini disusun untuk menyesuaikan pengaturan Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan IV dengan peraturan yang lebih baru, serta untuk meningkatkan peranannya dalam mendukung kelancaran angkutan laut dan perkembangan perdagangan. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan dan mengusahakan jasa kepelabuhanan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini menetapkan bahwa Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan IV memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pengusahaan pelabuhan-pelabuhan tertentu. Perusahaan ini berkedudukan di Ujungpandang dan dapat membentuk satuan organisasi pelaksana. Modal perusahaan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan, dan pembinaan dilakukan oleh Menteri Perhubungan. Perusahaan juga memiliki hak untuk menetapkan tata guna tanah dan perairan di lingkungan pelabuhan serta memberikan saran kebijakan di bidang kepelabuhanan.

1. Pelabuhan-pelabuhan Khusus Pulau Bunyu, Tg. Sangata, Tg. Santan Lhoktuan, Bontang, Senipah, Teluk Amurang, Malili, Biringkasi, Pomalaa, Banabungi, Pulau Gebe, Teluk Kasim, Salawati dan Amamapare yang pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku ditetapkan sebagai Pelabuhan Khusus yang diatur berdasarkan Pasal 8, yang pengawasan penggunaan dan pengoperasiannya dilakukan oleh PERUM Pelabuhan IV. 2. Perubahan penetapan Pelabuhan Khusus ke dalam pengawasan penggunaan dan pengoperasian PERUM Pelabuhan IV ditetapkan oleh Menteri. 3. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1983 ini masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan baru yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(-)