Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1991

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan industri hasil hutan guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan menyediakan bahan baku industri hasil hutan yang memadai dan berkesinambungan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas tegakan hutan alam serta pembangunan hutan di Sumatera Bagian Utara. Oleh karena itu, diperlukan pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini menetapkan penyertaan modal negara dalam saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang pengusahaan hutan di Sumatera Bagian Utara, meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Barat. PERSERO bertujuan untuk melakukan usaha pengusahaan hutan tanaman industri, pengusahaan hutan, rehabilitasi areal hutan bekas HPH, dan usaha lainnya yang menunjang tujuan perusahaan dengan persetujuan Menteri Kehutanan. Modal PERSERO berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan diatur dalam Anggaran Dasarnya. Pelaksanaan pendirian PERSERO dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan terkait lainnya, dengan penyelesaian pendirian dikuasakan kepada Menteri Keuangan.