For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1/PMK.06/2013

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 Tahun 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat

Also known as: PMK 1/PMK.06/2013 · PMK No. 1/PMK.06/2013

Status:
Inactive
Effective Date:2 Januari 2013Publication Date:2 Januari 2013
Aset Milik Negara & Daerah

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemePenyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat
LocationKementerian Keuangan
Effective Date02 Januari 2013
Publication Date02 Januari 2013
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

Amended By

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 ini bertujuan untuk mengatur penyusutan Barang Milik Negara (BMN) berupa Aset Tetap pada entitas Pemerintah Pusat. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar dalam laporan keuangan pemerintah pusat, mengetahui potensi BMN, dan memberikan pendekatan sistematis dalam penganggaran belanja pemeliharaan atau modal. Ketentuan substansial meliputi pembagian kewenangan antara Pengelola Barang dan Pengguna Barang, serta pengaturan penyusutan Aset Tetap yang meliputi gedung, peralatan, jalan, dan aset lainnya. Penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus dan dicatat setiap semester. Aset Tetap yang hilang atau rusak berat tidak disusutkan, dan terdapat ketentuan khusus untuk aset yang ditemukan kembali.

1. Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi Penyusutan Aset Tetap. 2. Koreksi Penyusutan Aset Tetap diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca. 3. Koreksi diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan. 4. Dikecualikan untuk Aset Tetap yang sudah dihapuskan pada akhir semester sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap.

(-)