For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14/PMK.07/2023

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

Also known as: PMK 14/PMK.07/2023 · PMK No. 14/PMK.07/2023

Status:
Inactive
Effective Date:1 Maret 2023Publication Date:28 Februari 2023
Keuangan Negara & Daerah

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemePerubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
LocationKementerian Keuangan
Effective Date01 Maret 2023
Publication Date28 Februari 2023
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Perubahan ini mencakup penetapan pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyaluran DAK Fisik, termasuk Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur Dana Transfer Khusus. Selain itu, peraturan ini mengatur penunjukan pejabat pelaksana tugas jika pejabat definitif berhalangan, serta penggantian pejabat yang dilakukan melalui keputusan Menteri Keuangan. Perubahan lainnya termasuk penghapusan beberapa ketentuan dalam Pasal 27 terkait petunjuk teknis DAK Fisik.

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a) nomenklatur 'TKDD' yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dimaknai sama dengan 'Transfer ke Daerah' sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. b) nomenklatur 'KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa' yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dimaknai sama dengan 'KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus' sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. c) nomenklatur 'Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa' yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dimaknai sama dengan 'Koordinator KPA BUN Penyaluran Transfer ke Daerah' sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. d) frasa 'DAK Fisik dan Dana Desa' yang tidak melekat pada nomenklatur KPA Penyaluran yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dimaknai sama dengan 'DAK Fisik' sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. e) penganggaran yang telah dilakukan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, oleh pejabat perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan menggunakan dokumen penganggaran sesuai nomenklatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, diproses lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri ini. f) pemrosesan yang telah dilakukan dalam rangka penyaluran sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diproses lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri ini.

(-)