For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.03/2013

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2013 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembetulan

Also known as: PMK 11/PMK.03/2013 · PMK No. 11/PMK.03/2013

Status:
Active
Effective Date:1 Maret 2013Publication Date:2 Januari 2013
Ketentuan Perpajakan

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemeTata Cara Pembetulan
LocationKementerian Keuangan
Effective Date01 Maret 2013
Publication Date02 Januari 2013
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk menyesuaikan tata cara pembetulan dalam bidang perpajakan sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mengajukan pembetulan atas kesalahan tulis, hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan perpajakan.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk membetulkan berbagai jenis surat ketetapan dan keputusan perpajakan yang mengandung kesalahan. Pembetulan dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau dilakukan secara jabatan. Proses pembetulan mencakup kesalahan tulis, hitung, dan kekeliruan penerapan ketentuan. Wajib Pajak harus mengajukan permohonan pembetulan secara tertulis dan memenuhi persyaratan tertentu. Penyampaian permohonan dapat dilakukan secara langsung, melalui pos, atau e-Filing. Direktur Jenderal Pajak wajib menindaklanjuti permohonan dalam jangka waktu 6 bulan.

1. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, terhadap permohonan pembetulan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum diselesaikan sampai dengan penerbitan surat keputusan, proses penyelesaian selanjutnya sampai dengan penerbitan surat keputusan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

(-)