For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.07/2013

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2013

Also known as: PMK 22/PMK.07/2013 · PMK No. 22/PMK.07/2013

Status:
Active
Effective Date:8 Januari 2013Publication Date:8 Januari 2013
Anggaran Belanja Negara

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemePerkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2013
LocationKementerian Keuangan
Effective Date08 Januari 2013
Publication Date08 Januari 2013
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amended By

(-)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.07/2013 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan terkait alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus di Provinsi Papua Barat untuk tahun anggaran 2013. Peraturan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. Peraturan ini mengatur perkiraan alokasi dana bagi hasil sebesar Rp415.619.459.000,00, dengan rincian 55% dari minyak bumi dan 40% dari gas bumi. Penyaluran dana dilakukan secara triwulanan dan disesuaikan dengan realisasi penerimaan. Jika pagu tidak mencukupi atau realisasi melebihi pagu, penyesuaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(-)

(-)