For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 241/PMK.04/2009

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.04/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.04/2009 tentang Pemberitahuan Pabean dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Also known as: PMK 241/PMK.04/2009 · PMK No. 241/PMK.04/2009

Status:
Inactive
Effective Date:30 Desember 2009Publication Date:30 Desember 2009
Kepabeanan & Perdagangan InternasionalPasar Modal & Bursa Komoditi

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemePerubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.04/2009 tentang Pemberitahuan Pabean dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
LocationKementerian Keuangan
Effective Date30 Desember 2009
Publication Date30 Desember 2009
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.04/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Perubahan dilakukan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.04/2009, dengan menambahkan ketentuan baru dan mengubah beberapa pasal terkait pemberitahuan pabean. Perubahan mencakup penambahan format pemberitahuan pabean baru, penyesuaian dokumen pelengkap pabean, dan pengaturan penggunaan sistem komputer pelayanan. Pengusaha atau kuasanya diberikan kewajiban baru terkait penyerahan dokumen pelengkap pabean dan tata cara perubahan data pemberitahuan pabean. Peraturan ini juga mengatur penggunaan dokumen elektronik sebagai dokumen pelengkap pabean yang sah.

1. Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, terhadap perlakuan kepabeanan yang terkait dengan pemberitahuan pabean dalam rangka pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang dilaksanakan oleh Kantor Pabean di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sejak tanggal 1 April 2009 sampai dengan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini.

(-)