For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2020

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Dalam Pelaksanakan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Also known as: Permendag 99/2020 · Permendag No. 99 Tahun 2020 · Permendag Nomor 99 Tahun 2020

Status:
Inactive
Effective Date:23 Desember 2020Publication Date:21 Desember 2020
Aparatur Sipil NegaraPelimpahan Wewenang & Penugasan

Information

TypePeraturan Menteri Perdagangan
ThemePelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Dalam Pelaksanakan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perdagangan
LocationKementerian Perdagangan
Effective Date23 Desember 2020
Publication Date21 Desember 2020
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

(-)

Peraturan Menteri Perdagangan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Perdagangan melalui pelimpahan kewenangan mandat dan delegasi.

Ketentuan Substansial:

Menteri Perdagangan selaku pejabat pembina kepegawaian berwenang menetapkan administrasi kepegawaian yang meliputi:

  • Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN;
  • Pengadaan ASN;
  • Pangkat dan jabatan;
  • Pengembangan karier;
  • Mutasi;
  • Promosi;
  • Penggajian dan tunjangan pegawai;
  • Pemberian penghargaan;
  • Penegakan disiplin;
  • Pemberhentian PNS dan pemutusan hubungan perjanjian kerja untuk PPPK;
  • Perlindungan;
  • Persetujuan cuti;
  • Izin perkawinan dan perceraian; dan
  • Permohonan uji kesehatan CPNS atau PNS.

Menteri melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat Pimpinan Tinggi dalam bentuk Mandat atau Delegasi. Pelimpahan kewenangan ini berupa penandatanganan naskah dinas terkait administrasi kepegawaian, seperti keputusan, nota dinas, surat dinas, berita acara, dan nota usul. Keputusan dapat berupa Keputusan Menteri (jika melalui Mandat) atau Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi (jika melalui Delegasi).

Ketentuan lebih rinci mengenai pelimpahan kewenangan Mandat dan Delegasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(-)

(-)