Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 1999

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 menetapkan Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai landasan bagi penetapan jabatan-jabatan fungsional yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan ini bertujuan untuk mewadahi keberadaan jabatan fungsional keahlian dan ketrampilan yang diperlukan oleh pemerintah. Jabatan fungsional dibagi menjadi dua kategori utama: keahlian dan ketrampilan, yang masing-masing memiliki jenjang jabatan berdasarkan kualifikasi profesional dan teknis. Jabatan fungsional keahlian mensyaratkan pendidikan minimal Sarjana (S1) dan terikat pada etika profesi, sementara jabatan fungsional ketrampilan mensyaratkan pendidikan minimal Sekolah Menengah Umum atau Kejuruan hingga Diploma III. Tunjangan jabatan fungsional diberikan sesuai dengan jenjang jabatan, dengan besaran yang setara dengan tunjangan jabatan struktural tertentu.