Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 68 Tahun 2020 menetapkan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan. Latar belakang penetapan ini adalah untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme PNS di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi.
Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:
- Kedudukan dan Tanggung Jawab: Analis Perdagangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang perdagangan pada Instansi Pemerintah dan Perwakilan RI di luar negeri, bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan yang terkait.
- Klasifikasi Jabatan: Jabatan Fungsional Analis Perdagangan termasuk dalam klasifikasi asisten profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan.
- Kategori dan Jenjang Jabatan: Jabatan ini merupakan jabatan fungsional kategori keahlian, terdiri dari Analis Perdagangan Ahli Pertama hingga Ahli Utama.
- Tugas Jabatan: Melakukan analisis di bidang perdagangan, meliputi pembinaan, pengelolaan perizinan, pengelolaan ekspor impor, pengendalian harga, pemberdayaan konsumen, pengembangan promosi, pelayanan informasi, serta monitoring dan evaluasi.
- Unsur Kegiatan: Unsur kegiatan yang dinilai angka kreditnya adalah analisis perdagangan, dengan sub-unsur meliputi pembinaan, pengelolaan perizinan, pengelolaan ekspor impor, pengendalian harga, pemberdayaan konsumen, pengembangan promosi, pelayanan informasi, serta monitoring dan evaluasi.
- Pengangkatan dalam Jabatan: Pengangkatan dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian (inpassing), dan promosi, dengan persyaratan yang berbeda untuk setiap jalur.
- Penilaian Kinerja: Penilaian kinerja Analis Perdagangan didasarkan pada SKP dan perilaku kerja, dengan target angka kredit yang harus dicapai setiap tahun.
Peraturan ini juga mengatur mengenai Tim Penilai Angka Kredit, kenaikan pangkat dan jabatan, kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan, kompetensi, pemberhentian dari jabatan, pemindahan ke jabatan lain, larangan rangkap jabatan, tugas instansi pembina, dan organisasi profesi.