For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2011

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Also known as: PERPRES 67/2011 · PERPRES No. 67 Tahun 2011 · PERPRES Nomor 67 Tahun 2011

Status:
Active
Effective Date:27 September 2011Publication Date:27 September 2011
Kependudukan & Catatan Sipil

Information

TypePeraturan Presiden (Perpres)
ThemePerubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
LocationPemerintah Pusat
Effective Date27 September 2011
Publication Date27 September 2011
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penduduk hanya memiliki satu Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digunakan sebagai bukti identitas dalam pelayanan publik. Perubahan ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur bahwa KTP Elektronik dilengkapi dengan chip berisi rekaman elektronik dan berlaku secara nasional. KTP Elektronik berfungsi sebagai identitas resmi dan bukti domisili penduduk, serta digunakan dalam berbagai urusan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Instansi pemerintah dan swasta wajib memberikan pelayanan berdasarkan KTP Elektronik tanpa mempertimbangkan tempat penerbitannya. Selain itu, instansi terkait harus menyiapkan kelengkapan teknis seperti pembaca kartu pintar dan pemindai sidik jari. KTP Elektronik berlaku efektif secara nasional mulai 1 Oktober 2011, dan pelaporannya harus dilakukan setiap enam bulan sekali hingga 31 Desember 2012.

1. Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta tetap memberikan pelayanan kepada penduduk yang memiliki KTP non elektronik dengan lingkup kabupaten/kota tempat penerbitan KTP non elektronik sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

(-)