For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.2 Tahun 2011

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Harian Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Also known as: Perka BMKG KEP.2/2011 · Perka BMKG No. KEP.2 Tahun 2011 · Perka BMKG Nomor KEP.2 Tahun 2011

Status:
Active
Effective Date:13 Juni 2011Publication Date:13 Juni 2011
Aparatur Sipil NegaraPelimpahan Wewenang & Penugasan

Information

TypePeraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
ThemeTata Cara Tetap Pelaksanaan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Harian Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
LocationBadan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Effective Date13 Juni 2011
Publication Date13 Juni 2011
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amended By

Peraturan ini mencabut: 1. Semua ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang setingkat atau lebih rendah yang mengatur mengenai pelaksana harian jabatan struktural yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini.

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mengatur tentang tata cara penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Pelaksana Harian (Plh) jabatan struktural di lingkungan BMKG. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi, keseragaman, dan kelancaran pelaksanaan penunjukan Plh.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

  1. Penunjukan Plh dilakukan jika pejabat definitif berhalangan sementara karena kunjungan dinas, pendidikan, cuti, ibadah haji, sakit, atau alasan serupa.
  2. Penunjukan Plh Kepala Badan hanya dapat dilakukan oleh Kepala Badan.
  3. Penunjukan Plh untuk pejabat struktural yang berhalangan kurang dari 7 hari kerja dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan, sedangkan jika lebih dari 7 hari kerja dilakukan oleh atasan langsung.
  4. Penunjukan Plh dilakukan berdasarkan surat perintah yang memuat tugas-tugas yang dapat dilakukan, batasan kewenangan (tidak boleh mengambil keputusan penting yang mengikat), dan ketentuan bahwa penunjukan ini tidak membebaskan yang bersangkutan dari jabatan definitifnya serta tidak diberikan tunjangan jabatan.
  5. Pengambilan keputusan penting hanya dapat dilakukan oleh pejabat definitif atau atasan langsung setelah berkoordinasi dengan pejabat definitif yang berhalangan.

(-)

(-)