For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Also known as: Permen PANRB 1/2015 · Permen PANRB No. 1 Tahun 2015 · Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2015

Status:
Inactive
Effective Date:8 Januari 2015Publication Date:2 Januari 2015
Aparatur Sipil NegaraStandar & Pedoman TeknisPerizinan & Pelayanan Publik

Information

TypePeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
ThemePedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
LocationKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Effective Date08 Januari 2015
Publication Date02 Januari 2015
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggung Jawab Pemeringkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik secara berkesinambungan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja, memberikan saran perbaikan, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi.

Ketentuan Substansial: Setiap pembina atau penanggung jawab kinerja penyelenggara pelayanan publik diwajibkan melaksanakan evaluasi sesuai pedoman yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pedoman ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil evaluasi. Evaluasi dilakukan pada satu atau beberapa jenis layanan untuk mendapatkan gambaran kondisi kinerja dan melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik.

(-)

(-)