For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Bertolak Ke Luar Negeri

Also known as: PP 80/2008 · PP No. 80 Tahun 2008 · PP Nomor 80 Tahun 2008

Status:
Active
Effective Date:1 Januari 2009Publication Date:31 Desember 2008
Kewarganegaraan & KeimigrasianKetentuan Perpajakan

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemePajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Bertolak Ke Luar Negeri
LocationPemerintah Pusat
Effective Date01 Januari 2009
Publication Date31 Desember 2008
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi yang Akan Bertolak ke Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi yang Akan Bertolak ke Luar Negeri.

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini dibuat untuk menyesuaikan ketentuan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang bertolak ke luar negeri, sejalan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap orang pribadi dalam negeri memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini mengatur bahwa wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar Pajak Penghasilan. Besarnya pajak ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 untuk perjalanan dengan pesawat udara dan Rp1.000.000,00 untuk perjalanan dengan angkutan laut. Terdapat pengecualian bagi beberapa kategori orang, seperti warga negara Indonesia yang tinggal tetap di luar negeri, jemaah haji, tenaga kerja Indonesia, dan lainnya. Pajak yang dibayar dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang setelah wajib pajak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi yang Akan Bertolak ke Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi yang Akan Bertolak ke Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(-)