Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.05/2018

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik

Peraturan ini bertujuan untuk menyempurnakan penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara serta meningkatkan pelayanan dan kemudahan penyetoran penerimaan negara. Perubahan ini mencakup penambahan agen penerimaan berupa lembaga persepsi lainnya selain bank dan pos persepsi, serta penambahan sarana perekaman data transaksi penerimaan negara melalui portal penerimaan negara. Peraturan ini juga mengatur persyaratan bagi bank umum dan kantor pos untuk ditunjuk sebagai Bank/Pos Persepsi, termasuk kewajiban memiliki sistem informasi yang terhubung secara online dengan sistem penerimaan negara. Selain itu, peraturan ini menetapkan mekanisme pelimpahan penerimaan negara dan pemberian imbalan kepada lembaga persepsi lainnya.

(-)

1. Kepada Lembaga Persepsi Lainnya yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan sampai dengan pencabutan penunjukan sebagai Lembaga Persepsi Lainnya. 2. Lembaga Persepsi Lainnya yang terlambat/kurang melakukan pelimpahan negara dikenai sanksi administratif berupa denda.