For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Paten

Also known as: PP 40/2005 · PP No. 40 Tahun 2005 · PP Nomor 40 Tahun 2005

Status:
Inactive
Effective Date:25 Oktober 2005Publication Date:25 Oktober 2005
Struktur Organisasi Pemerintah

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemeSusunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Paten
LocationPemerintah Pusat
Effective Date25 Oktober 2005
Publication Date25 Oktober 2005
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dengan tujuan mengatur susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi Banding Paten.

Ketentuan Substansial: Komisi Banding Paten adalah badan independen di bawah departemen yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual. Komisi ini terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota yang berjumlah maksimal 15 orang. Anggota harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk warga negara Indonesia dan memiliki keahlian di bidang Paten. Komisi ini bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permohonan Paten. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi bersifat independen dan bekerja berdasarkan keahlian. Komisi juga dapat memanggil dan mendengar keterangan dari berbagai pihak untuk kepentingan pemeriksaan banding.

1. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Banding yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten, tetap menjabat sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Banding sampai berakhirnya jangka waktu masa jabatannya. 2. Permohonan Banding Paten yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap diberlakukan ketentuan mengenai Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Paten yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten sampai terbentuknya peraturan perundang-undangan yang baru.

(-)