For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 54 Tahun 2001

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 54 Tahun 2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Also known as: Keppres 54/2001 · Keppres No. 54 Tahun 2001 · Keppres Nomor 54 Tahun 2001

Status:
Inactive
Effective Date:25 April 2001Publication Date:25 April 2001
Struktur Organisasi PemerintahPembentukan Lembaga NegaraPertahanan & Keamanan Negara

Information

TypeKeputusan Presiden (Keppres)
ThemeOrganisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
LocationPemerintah Pusat
Effective Date25 April 2001
Publication Date25 April 2001
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

Amended By

(-)

Latar Belakang dan Tujuan: Keputusan Presiden ini ditetapkan untuk menunjang pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan menetapkan organisasi dan tata kerja Polri. Tujuannya adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan Substansial: Polri bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat hingga daerah, dengan Markas Besar Polri (Mabes Polri) di tingkat pusat dan Kepolisian Daerah (Polda) di tingkat daerah. Mabes Polri terdiri dari beberapa elemen seperti Kepala Kepolisian, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan beberapa deputi yang masing-masing memiliki tugas spesifik dalam mendukung fungsi kepolisian. Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memimpin Polri dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Seluruh ketentuan peraturan pelaksanaan di lingkungan Polri dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah dengan ketentuan baru berdasarkan Keputusan Presiden ini.

(-)