For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2013

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Perluasan Jangkauan Layanan Telekomunikasi dan Informatika pada Program Kewajiban Pelayanan Universal

Also known as: Permenkominfo 3/2013 · Permenkominfo No. 3 Tahun 2013 · Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2013

Status:
Inactive
Effective Date:22 Januari 2013Publication Date:2 Januari 2013
Telekomunikasi & Dunia DigitalPerencanaan Pembangunan Nasional

Information

TypePeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
ThemePenyediaan Jasa Perluasan Jangkauan Layanan Telekomunikasi dan Informatika pada Program Kewajiban Pelayanan Universal
LocationKementerian Komunikasi dan Informatika
Effective Date22 Januari 2013
Publication Date02 Januari 2013
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

(-)

Peraturan ini bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan telekomunikasi dan informatika di daerah yang belum terlayani, seperti daerah tertinggal, terpencil, perintisan, perbatasan, pulau terluar, dan daerah yang tidak layak secara ekonomis. Penyediaan layanan ini dilakukan melalui penyediaan jaringan dan layanan telekomunikasi dan informatika, yang dapat memanfaatkan sarana dan prasarana pihak lain. Layanan yang disediakan meliputi layanan teleponi, SMS, pengoperasian dan pemeliharaan sarana, serta peningkatan layanan akses internet. Penyedia jasa ditetapkan melalui proses pelelangan oleh BPPPTI, dan mereka berhak menggunakan teknologi berkualitas serta mendapatkan pembayaran dari BPPPTI. Mereka juga wajib menggunakan perangkat bersertifikat, membangun dan memelihara sarana, serta menyediakan layanan pengaduan pengguna. Kontrak penyediaan bersifat tahun jamak dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi.

1. Kegiatan penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika di daerah perbatasan dan pulau terluar KPU/USO yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini ditetapkan sebagai bagian dari penyediaan jasa perluasan jangkauan layanan telekomunikasi dan informatika. 2. Kontrak penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika di daerah perbatasan dan pulau terluar KPU/USO yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak.

1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.