For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/10/2005 Tahun 2005

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/10/2005 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi

Also known as: Permenkominfo 22/PER/M.KOMINFO/10/2005 · Permenkominfo No. 22/PER/M.KOMINFO/10/2005

Status:
Inactive
Pendapatan Non PajakTelekomunikasi & Dunia Digital

Information

TypePeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
ThemePetunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi
LocationKementerian Komunikasi dan Informatika
Effective Date-
Publication Date-
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi

Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan petunjuk pelaksanaan tarif atas penerimaan negara bukan pajak dari pungutan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi. Setiap penyelenggara telekomunikasi yang telah mendapatkan izin wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi (BHP Telekomunikasi) sebesar 1% dari pendapatan kotor per tahun buku. Pembayaran dapat dilakukan per triwulan, per semester, atau per tahun paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Dasar perhitungan BHP Telekomunikasi adalah audit dari Kantor Akuntan Publik atau dokumen pendukung lainnya. Unsur yang dapat dikurangkan dari pendapatan kotor termasuk piutang yang tidak tertagih dan pendapatan yang merupakan hak pihak lain. Jika laporan keuangan belum diaudit, pembayaran dilakukan berdasarkan laporan keuangan yang belum diaudit, dan kekurangan harus dilunasi setelah audit selesai.

(-)

1. Apabila kekurangan pembayaran BHP Telekomunikasi belum dilunasi, maka sisa kewajiban pembayaran akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.