For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) Melalui Perbankan di Kabupaten Bandung

Also known as: Perda Kabupaten Bandung 7/2017 · Perda Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2017 · Perda Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2017

Status:
Active
Effective Date:22 Mei 2017Publication Date:22 Mei 2017
Investasi & Penanaman ModalBadan Usaha Milik DaerahKeuangan Negara & Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePerubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) Melalui Perbankan di Kabupaten Bandung
LocationPemerintah Kabupaten Bandung
Effective Date22 Mei 2017
Publication Date22 Mei 2017
Place of EnactmentSoreang

Regulation History

Amends

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) melalui Perbankan di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) melalui Perbankan di Kabupaten Bandung.

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang penyertaan modal kepada lembaga keuangan mikro non perbankan melalui perbankan di Kabupaten Bandung. Latar belakang perubahan ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memajukan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan yang komprehensif bagi lembaga keuangan mikro non perbankan. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro, pemberdayaan ekonomi, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Ketentuan substansial dalam peraturan ini adalah penghapusan Pasal 14 dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 yang telah diubah sebelumnya.

(-)

(-)