Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2017

(-)

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui pengendalian gratifikasi. Pedoman ini memberikan panduan bagi aparatur kementerian untuk memahami, mencegah, dan menangani gratifikasi, serta menekankan pentingnya pelaporan gratifikasi untuk melindungi diri dari tuduhan tindak pidana. Ketentuan substansial mencakup prinsip dasar gratifikasi (penolakan, penerimaan, pemberian, pelaporan), klasifikasi gratifikasi (gratifikasi yang dianggap suap, gratifikasi dalam kedinasan, dan gratifikasi yang tidak dianggap suap), serta mekanisme pelaporan dan tindak lanjutnya. Peraturan ini juga mengatur pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian yang bertugas mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

(-)

Pelanggaran terhadap ketentuan pedoman ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.