Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2013

Peraturan ini mengubah: 1. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45).

Qanun Aceh ini mengubah beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Perubahan tersebut meliputi prinsip, tujuan, dan susunan kelembagaan Wali Nanggroe. Prinsip Lembaga Wali Nanggroe diubah untuk mencakup pembinaan kehormatan, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh, serta pembinaan/pengawal/penyantun pemerintahan Rakyat Aceh. Tujuan pembentukan lembaga juga diubah untuk menjaga kehormatan, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh, serta mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat.

Susunan kelembagaan Wali Nanggroe terdiri dari Wali Nanggroe, Waliyul'ahdi, Majelis Tinggi, Majelis Fungsional, dan Lembaga Struktural. Majelis Tinggi terdiri dari Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe, Majelis Fatwa, dan Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe. Majelis Fungsional terdiri dari Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Aceh (MPA), Majelis Ekonomi Aceh, Baitul Mal Aceh, Bentara, Majelis Hutan Aceh, Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh, Majelis Pertambangan dan Energi, Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan, dan Majelis Perempuan. Lembaga Struktural adalah Keurukon Katibul Wali.

Qanun ini juga mengubah ketentuan mengenai tugas dan fungsi Majelis Ekonomi Aceh, Majelis Hutan Aceh, Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh, Majelis Pertambangan dan Energi, Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan, dan Majelis Perempuan. Selain itu, diatur pula mengenai masa jabatan Wali Nanggroe dan perangkat lembaga lainnya, serta tata kerja dengan Pemerintah/DPR-RI/DPD-RI/Pemerintahan Aceh dan lembaga lainnya.

(-)

(-)