Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2024

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini disusun untuk mengendalikan konsumsi bahan perusak lapisan ozon dan hidrofluorokarbon (HFC) sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi dampak pemanasan global. Indonesia, sebagai negara pihak Protokol Montreal dan Amendemen Kigali, berkewajiban untuk mengendalikan konsumsi bahan-bahan tersebut. Tujuan utama dari peraturan ini adalah memberikan kepastian hukum bagi importir terkait tata cara penerbitan rekomendasi persetujuan impor bahan perusak lapisan ozon dan HFC.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini menetapkan bahwa importir dapat mengimpor bahan perusak lapisan ozon (BPO) atau HFC setelah memperoleh persetujuan impor yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menteri mendelegasikan kewenangan penetapan alokasi impor nasional dan penerbitan rekomendasi kepada Direktur Jenderal. Pengendalian konsumsi BPO dilakukan melalui pembatasan dan larangan impor, sementara konsumsi HFC dikendalikan melalui pembatasan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Importir diwajibkan untuk melaporkan realisasi impor dan distribusi melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).