Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, Pasal 8 sampai dengan Pasal 19.

Peraturan ini bertujuan untuk menjamin dan memastikan kesesuaian kompetensi dengan jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, serta meningkatkan kinerja mereka. Penyelenggaraan uji kompetensi dilakukan berdasarkan standar kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peserta uji kompetensi meliputi PNS yang akan diangkat pertama kali, melalui perpindahan, promosi, atau kenaikan jenjang jabatan. Persyaratan peserta mencakup nilai prestasi kerja, sertifikat pelatihan, dan pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat. Hak peserta termasuk mendapatkan penjelasan, umpan balik, dan kesempatan mengulang uji kompetensi. Uji kompetensi dapat diselenggarakan oleh instansi pembina, kementerian/lembaga, atau pemerintah daerah dengan persetujuan instansi pembina.

(-)

(-)