[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00f7ca18-f564-44f2-943d-ba894b90b1ac","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":89,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012","short_title","Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2011","number","22","year","2011","published_date","2011-11-24","effective_date","2012-01-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"cc7f7bbd-f25f-486a-82f2-b1acb0a84310","Anggaran Belanja Negara","tags",[],"sectors",[76,77,78],"Perpajakan","Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)","Hukum Administrasi Negara","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA - ANGGARAN 2012
2011
Undang-undang (UU) NO. 22, LN.2011/No. 113, TLN No. 5254, LL SETNEG: 42 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amendemen Keempat, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diajukan oleh Presiden setiap tahun untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Rancangan APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rancangan APBN Tahun Anggaran 2012 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. \n Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amendemen Keempat, UU No.6 Tahun 1983, UU No.7 Tahun 1983, UU No.8 Tahun 1983, UU No.12 Tahun 1985, UU No.13 Tahun 1985, UU No.10 Tahun 1995, UU No.11 Tahun 1995, UU No.20 Tahun 1997, UU No.22 Tahun 2001, UU No.24 Tahun 2002, UU No.17 Tahun 2003, UU No.19 Tahun 2003, UU No.20 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.14 Tahun 2005, UU No.11 Tahun 2006, UU No.19 Tahun 2008, UU No.35 Tahun 2008, UU No.6 Tahun 2009, UU No.27 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, dan UU No.12 Tahun 2011, \n Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja negara Tahun Anggaran 2012. Hal ini bertujuan agar pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang ini mencerminkan dalam APBN Tahun Anggaran 2012 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2012. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012. \n Lampiran file: 212 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 42 dan penjelasan hlm 43 sd 74) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang ini disusun untuk melaksanakan amanat Pasal 23 UUD 1945, menetapkan APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. APBN 2012 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah dan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang aman, damai, adil, dan demokratis.

Ketentuan Substansial: APBN 2012 mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk transfer dana perimbangan, otonomi khusus, dan penyesuaian. Pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Belanja negara mencakup belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Subsidi diberikan untuk BBM, listrik, pangan, pupuk, dan benih. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

","transitional_provisions","1. Kegiatan dalam DIPA 2011 dapat dilanjutkan hingga April 2012. 2. Kegiatan infrastruktur dan bencana 2011 yang belum selesai dapat dilanjutkan ke 2012. 3. Sisa anggaran penerusan pinjaman luar negeri 2012 dapat dilanjutkan ke 2013.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[108],{"_109":110,"_111":112,"_36":113},"text","UU No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39018/uu-no-4-tahun-2012","4406868b-8072-4a46-bfd9-92f84be240be","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 22 OF 2011
CONCERNING
THE STATE BUDGET
FOR THE 2012 FISCAL YEAR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to implement the mandate of Article 23 paragraph (1) and paragraph (2) of the Fourth Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Draft Law on the State Budget (APBN) is submitted by the President every year to be discussed jointly with the House of Representatives, taking into account the considerations of the Regional Representative Council;
that the Draft APBN as a manifestation of state finance management is determined every year by Law and implemented openly and responsibly for the greatest prosperity of the people;
that the Draft APBN for the 2012 Fiscal Year is prepared in accordance with the needs of state administration and the ability to raise state revenue in order to support the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00f7ca18-f564-44f2-943d-ba894b90b1ac","actionData","errors"]