[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00f6d041-266c-4017-a155-38159671df07","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial","short_title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2026","number","22","year","2026","published_date","2026-04-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"73d0e312-aa83-444c-a52f-e309dbb041bc","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"sectors",[75],"Hukum Administrasi Negara","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kementerian Sosial - perubahan
2026
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 22, LN 2026 (42) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Presiden (Perpres) TENTANG Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka menyesuaikan fungsi dan susunan organisasi Kementerian Sosial dengan dinamika kebijakan pembangunan nasional serta untuk memperkuat pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan penyelenggaraan sekolah rakyat, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 140 Tahun 2024; dan Perpres No. 162 Tahun 2024. \n Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres No. 162 Tahun 2024. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2026. \n Perpres ini mengubah Perpres No. 162 Tahun 2024. \n Lampiran file: 6 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Presiden ini diterbitkan dalam rangka memperkuat peran Kementerian Sosial untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan, khususnya melalui pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial serta kebutuhan akan instrumen kebijakan yang lebih terstruktur.

Secara substansial, peraturan ini melakukan penyesuaian fungsi dan susunan organisasi Kementerian Sosial dengan menambahkan fungsi baru, yaitu pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial dan penyelenggaraan sekolah rakyat. Sebagai konsekuensi dari penambahan fungsi tersebut, dibentuk unit organisasi baru yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sekolah Rakyat. Badan ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, serta memiliki tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial dan penyelenggaraan sekolah rakyat, yang mencakup penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tersebut.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan yang melaksanakan tugas pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi kesejahteraan sosial serta penyelenggaraan sekolah rakyat di Kementerian Sosial, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuk jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[104],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","Perpres No. 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/306711/perpres-no-162-tahun-2024","2eeddba1-ca00-43af-9fe2-bdfb6049bab5","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 22 OF 2026
ON
AMENDMENT TO PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 162 OF 2024
ON THE MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering :

that to realize social justice and improve social welfare sustainably, it is necessary to strengthen the role of the Ministry of Social Affairs through the development of social welfare human resources and the implementation of people's schools as part of efforts to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00f6d041-266c-4017-a155-38159671df07","actionData","errors"]