[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00f671ec-d16d-4fcb-926a-d8f3091a86d2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":-5,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 39 Tahun 2015 tentang Besaran Pagu Alokasi Dana Desa Desa (ADD) Setiap Desa Di Kabupaten Kolak Tahun 2016","short_title","Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 39 Tahun 2015","number","39","year","2015","published_date","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Kolaka","place_of_enactment","Kolaka","theme","Besaran Pagu Alokasi Dana Desa Desa (ADD) Setiap Desa Di Kabupaten Kolak Tahun 2016","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BESARAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD. 2015 /No. 39, LL 8 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Besaran Pagu Alokasi Dana Desa Desa (ADD) Setiap Desa Di Kabupaten Kolak Tahun 2016
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 72 ayat\r\n4 UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan PP No 47 Tahun\r\n2015 pasal 96 ayat 2 tentang Perubahan Atas Peraturan\r\nPemeintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan\r\nPelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 tentang desa.\r\nalokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana\r\nperimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana\r\nAlokasi Khusus;\r\nb. bahwa Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah\r\nKepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan\r\nakuntabel;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\npada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang\r\nBesaran Pagu Alokasi Dana Desa ( ADD ) Kabupaten Kolaka\r\nTahun Anggaran 2016. \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor\r\n74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);\r\n2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4286);\r\n3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang\r\nperbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang\r\nPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4400);\r\n5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Propenas) (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4421);\r\n6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan Antara Pemeintah Pusat dan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4438);\r\n7. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor\r\n7);\r\n8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587);\r\n9. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang\r\nAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5601);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\npengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 672, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4800);\r\n11. Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun\r\n2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5539);\r\n12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun\r\n2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5558);\r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014\r\ntentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);\r\n14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun\r\n2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keija\r\nLembaga Teknis daerah Kabupaten Kolaka, Sebagaimana\r\ntelah diubah tiga kali terakhir dengan peraturan Daerah\r\nkabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2013 Perubahan ketiga\r\natas Peraturan daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun\r\n2007.\r\n15. Peraturan daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009\r\ntentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan\r\nDaerah Kabupaten Kolaka;\r\n16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2014\r\ntentang rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah\r\nkabupaten Kolaka tahun 2014-2019\r\n \n BAB I KETENTUAN UMUM,\r\nBAB II MAKSUD DAN TUJUAN,\r\nBAB III SUMBER ALOKASI DANA DESA,\r\nBAB IV PENGALOKASIAN DANA DESA TIAP DESA.\r\nBAB V KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 8 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan pendahulu.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Bupati Kolaka Nomor 39 Tahun 2016 menetapkan besaran pagu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap desa di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016. Maksud pemberian ADD adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Tujuan pemberian ADD adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan pembangunan secara partisipatif, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat desa, serta mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. Sumber ADD berasal dari bagian dana perimbangan (non-DAK) yang diterima Kabupaten Kolaka, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja gaji pegawai, dan bagian dari bagi hasil pajak dan non-pajak. Pengalokasian ADD untuk setiap desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot tertentu untuk masing-masing faktor. Besaran ADD untuk suatu desa dihitung dengan rumus yang mempertimbangkan persentase jumlah penduduk, luas wilayah, dan rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial, yang kemudian disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi desa ke kabupaten/kota. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik. Untuk menunjang efektivitas pengelolaan ADD, dibentuk Tim Koordinasi, monitoring, dan evaluasi di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERBUP Kab. Kolaka No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/19659/perbup-kab-kolaka-no-13-tahun-2016","f9ba0a88-1252-4699-ab93-17004b7a6db2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOLAKA
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGULATION OF REGENT OF KOLAKA
NUMBER 39
CONCERNING
THE AMOUNT OF VILLAGE FUND ALLOCATION CEILING (ADD)
FOR EACH VILLAGE IN KOLAKA REGENCY IN 2016

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOLAKA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 72 paragraph 4 of Law No. 6 of 2014 concerning Villages, and Government Regulation No. 47 of 2015 Article 96 paragraph 2 concerning Amendments to Government Regulation number 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 concerning villages, the allocation of Village Funds is at least 10% of the equalization funds received by the regency in the Regional Revenue and Expenditure Budget after deducting the Special Allocation Fund;
that the Allocation of the Regional Revenue and Expenditure Budget to Villages needs to be implemented in a transparent and accountable

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00f671ec-d16d-4fcb-926a-d8f3091a86d2","actionData","errors"]