[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00cb99df-59d0-48a5-a62e-cc660824a62a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2017","number","14","year","2017","published_date","2017-12-31","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Lamandau","place_of_enactment","Nanga Bulik","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

administrasi
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2017/168
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
ABSTRAK:	\n \n bahwa ketertiban umum dan ketentramaan masyarakat\r\nmenjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan\r\npemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus di\r\njalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Perlu dilakukan penambahan ketentuan terkai\r\ntertib sosial pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau\r\nNomor 4 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban\r\nUmum \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 \n Bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04\r\nTahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yaitu diantara Pasal\r\n29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 29A \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2017. \n Bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04\r\nTahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yaitu diantara Pasal\r\n29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 29A \n 3 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menambahkan ketentuan terkait tertib sosial yang belum diatur sebelumnya, dengan tujuan meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Lamandau. Perubahan tersebut dilakukan dengan menyisipkan Pasal 29A di antara Pasal 29 dan Pasal 30. Pasal 29A mengatur larangan bertingkah laku atau berbuat asusila di tempat umum, serta larangan terkait pekerjaan seks komersial, termasuk menjadi pekerja seks komersial, menyuruh, memfasilitasi, membujuk, atau memaksa orang lain menjadi pekerja seks komersial, memakai jasa pekerja seks komersial, dan menyediakan tempat untuk tindakan mesum atau asusila.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Lamandau No. 03 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/296311/perda-kab-lamandau-no-03-tahun-2024","d3e291c6-ae52-487d-b6bc-03261d29ff02","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[111],{"_96":112,"_98":113,"_36":114},"PERDA Kab. Lamandau No. 4 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umumdisisipkan I (satu) Pasal Yaitu Pasal 29A","https://peraturan.bpk.go.id/Details/69064/perda-kab-lamandau-no-4-tahun-2016","9fb7721f-078a-469c-93bb-0e3511ec3c1a","partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMΑΝΤΑΝ ΤΕENGAH

REGIONAL REGULATION OF LAMANDAU REGENCY
NUMBER 14 OF 2017
ON
AMENDMENT OF REGIONAL REGULATION OF LAMANDAU REGENCY
NUMBER 04 OF 2016 ON TRANQUILITY AND
PUBLIC ORDER

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

BUPATI LAMANDAU,

\n\n \n \n

Considering:

that public order and community tranquility are mandatory affairs that are the authority of the regional government which in its implementation must be carried out in accordance with the provisions of laws and regulations;
that it is necessary to add provisions regarding social order to the Lamandau Regency Regional Regulation Number 4 of 2016 concerning Tranquility and Public Order;
that based on the considerations as referred to in letters a, letter b, it is necessary to form a regional regulation concerning the first amendment to the regional regulation of Lamandau Regency number 04 of 2016 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00cb99df-59d0-48a5-a62e-cc660824a62a","actionData","errors"]