[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","0023bd2f-d9da-4029-9ae8-c520b4b4c92b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996 Tentang Pembangunan Pulau Natuna Sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu","short_title","Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 17 Tahun 1999","number","17","year","1999","published_date","1999-02-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9b39fddb-ef27-4bb8-818e-76af78c5aa14","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996 Tentang Pembangunan Pulau Natuna Sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1999
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 17, LN. 1999 No. 27 LL Setneg 3 HLM
Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996 Tentang Pembangunan Pulau Natuna Sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu\r\n
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 1999. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996 tentang Pembangunan Pulau Natuna sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu","scope_and_parties","policy_content","Keputusan Presiden ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Natuna dengan memberikan perlakuan perpajakan khusus kepada pengusaha yang berinvestasi di wilayah tersebut. Perubahan ini menambahkan Pasal 6A yang mengatur bahwa pengusaha di KAPET Natuna mendapatkan perlakuan perpajakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996, yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1998. Selain itu, pengusaha di KAPET Natuna tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk pembelian dalam negeri dan impor barang modal serta peralatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi. Ketentuan ini juga berlaku untuk impor dan penyerahan Barang Kena Pajak serta Jasa Kena Pajak yang terkait langsung dengan kegiatan usaha di KAPET Natuna.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","KEPPRES No. 71 Tahun 1996 tentang Pembangunan Pulau Natuna Sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/60034/keppres-no-71-tahun-1996","a3b136f4-881b-4cfa-9b5c-35bc0e3671de","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 1996
TENTANG PEMBANGUNAN PULAU NATUNA SEBAGAI KAWASAN
PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan ekonomi di KAPET Natuna, dipandang perlu untuk mengatur perlakuan perpajakan yang diberikan kepada Pengusaha yang melakukan investasi di KAPET Natuna dengan mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1998;
bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996 tentang Pembangunan Pulau Natuna sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;
Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang

","pdf_url","/proxy/pdf?id=0023bd2f-d9da-4029-9ae8-c520b4b4c92b","actionData","errors"]