[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ffffd1a3-19b3-40f3-aebc-8bf3d2dcb7b6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banjar Nomor 56 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banjar Nomor 56 Tahun 2024","number","56","year","2024","published_date","2024-09-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Standar - Harga Satuan
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 56, BD.2024 (56) : 8 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang \r\nPengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan \r\nWali Kota tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran \r\n2025; \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2021; \n Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang standar harga satuan tahun anggaran 2025 dengan pemenuhan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, lingkup standar harga satuan, standar harga satuan barang, standar biaya umum, harga satuan pokok kegiatan, pengendalian dan pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2024. \n 8 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Wali Kota ini ditetapkan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2025 bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tujuan utamanya adalah memberikan acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD), membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta verifikasi RKA-SKPD, serta meningkatkan efisiensi, pengendalian, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Ruang lingkup Standar Harga Satuan (SHS) Tahun Anggaran 2025 mencakup SHS Barang, Standar Biaya Umum (SBU), dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK). SHS Barang berfungsi sebagai harga satuan tertinggi untuk perencanaan pengadaan, dengan ketentuan bahwa jika harga pasar lebih rendah, maka harga pasar yang digunakan. SBU berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi dalam pelaksanaan anggaran. Sementara itu, HSPK merupakan harga satuan komponen pekerjaan fisik/konstruksi yang berlaku sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi dalam pelaksanaan.

Peraturan ini juga mengatur kewajiban pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal sebesar 25% dalam pengadaan barang, kecuali jika barang tidak tersedia di dalam negeri atau kapasitas produksi tidak mencukupi. Mekanisme perubahan atau penambahan komponen SHS, SBU, maupun HSPK dapat diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Tim Penyusun Standar Harga Satuan dengan melampirkan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengendalian pelaksanaan standar harga ini dilakukan oleh Wali Kota melalui Kepala SKPD, PPKD, dan TAPD, sementara pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF BANJAR
PROVINCE OF WEST JAVA
REGULATION OF THE MAYOR OF BANJAR
NUMBER 56 OF 2024
ON
UNIT PRICE STANDARDS FOR THE 2025 FISCAL YEAR

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

Considering :

that to implement the provisions of Article 51 paragraph (5) of Government Regulation Number 12 of 2019 on Regional Financial Management, it is necessary to establish a Mayor Regulation on Unit Price Standards for the 2025 Fiscal Year;

Bearing in Mind :

Law Number 27 of 2002 on the Formation of Banjar City in the Province of West Java (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number 130, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4246);
Law Number 23 of 2014 on Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 244, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5587) as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 on the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 41, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6856);
Government Regulation Number 12 of 2017 on the Guidance

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ffffd1a3-19b3-40f3-aebc-8bf3d2dcb7b6","actionData","errors"]