[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fff440ac-0013-489f-89c4-7b1082a206de","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2018","number","11","year","2018","published_date","2018-08-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una","place_of_enactment","Ampana","theme","PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2018/No.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah;\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;\r\n5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.\r\n\r\n \n Peraturan Daerah ini memuat mengenai:\r\na. Ketentuan Umum;\r\nb. Ruang Lingkup;\r\nc. BMD;\r\nd. Pejabat Pengelola BMD;\r\ne. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;\r\nf. Pengadaan;\r\ng. Penggunaan;\r\nh. Pemanfaatan;\r\ni. Pengamanan dan Pemeliharaan;\r\nj. Penilaian;\r\nk. Pemindahtanganan;\r\nl. Pemusnahan;\r\nm. Penghapusan;\r\nn. Penatausahaan;\r\no. Pengendalian dan Pengawasan;\r\np. Pengelolaan BMD Pada PD yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;\r\nq. BMD Berupa Rumah Negara;\r\nr. Ganti Rugi dan Sanksi;\r\ns. Ketentuan Lain-Lain;\r\nt. Ketentuan Peralihan; dan\r\nu. Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah \n 72 Halaman, Penjelasan: 11 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Tojo Una-Una. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan intensitas pelaksanaan urusan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan BMD. Peraturan ini mencakup berbagai aspek pengelolaan BMD, dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Peraturan ini juga mengatur pengelolaan BMD pada Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, serta BMD berupa rumah negara. Selain itu, diatur pula mengenai ganti rugi dan sanksi terkait pengelolaan BMD. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat dalam pengelolaan BMD, menjamin tertib administrasi dan pengelolaan, serta menjadi dasar koordinasi dan pengendalian untuk pemanfaatan dan pengamanan BMD. Dengan demikian, diharapkan potensi BMD dapat dioptimalkan dalam berbagai bentuk dan fungsinya.","transitional_provisions","1. Seluruh kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD yang telah mendapatkan persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku.\r\n2. Seluruh kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD yang belum mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.\r\n3. Pemanfaatan BMD yang telah terjadi dan belum mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, Bupati dapat menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan pemanfaatan BMD dengan ketentuan Pengelola Barang menyampaikan permohonan persetujuan untuk sisa waktu pemanfaatan sesuai dengan perjanjian kepada Bupati, dengan melampirkan:\r\n a. usulan kontribusi dari Pemanfaatan BMD; dan\r\n b. laporan hasil audit aparat pengawasan intern Pemerintah.\r\n4. Tukar-Menukar BMD yang telah dilaksanakan tanpa persetujuan pejabat berwenang dan barang pengganti telah tersedia seluruhnya, dilanjutkan dengan serah terima BMD dengan aset pengganti antara Pengelola Barang dengan mitra Tukar Menukar dengan ketentuan:\r\n a. Pengelola Barang memastikan nilai barang pengganti sekurang-kurangnya sama dengan nilai BMD yang dipertukarkan; dan\r\n b. Pengelola Barang membuat pernyataan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Tukar Menukar tersebut.\r\n5. Bupati dapat menerbitkan persetujuan penghapusan atas BMD yang telah diserah-terimakan sebagaimana dimaksud dalam huruf d berdasarkan permohonan dari Pengelola barang; dan\r\n6. Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan Pemanfaatan sebelum diberikannya persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c serta pelaksanaan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam huruf d sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak dalam Pemanfaatan atau Tukar Menukar tersebut.","sanctions","1. Setiap kerugian Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan BMD diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n2. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TOJO UNA-UNA
THE PROVINCE OF CENTRAL SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF TOJO UNA-UNA REGENCY
NUMBER || YEAR 2018
ON
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TOJO UNA-UNA,

Menimbang :

Whereas to implement the provisions of Article 105 of the Regulation
Government Number 27 of 2014 on the Management of Goods
State / Local, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on
Management of Regional Assets;

Mengingat :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia;
Law Number 32 of 2003 on the Establishment
Tojo Una-Una Regency in The Province of Central Sulawesi
(State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 147
Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4342);
Law Number 23 of 2014 on Regional Government
(State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014
Number 244, Supplement to the State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fff440ac-0013-489f-89c4-7b1082a206de","actionData","errors"]