[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fff2d3d2-31a8-4af4-86e7-6acf6b3f3ce6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2014","number","7","year","2014","published_date","2014-06-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2014/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
ABSTRAK:	\n \n bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal\r\n55 ayat (4) huruf a Peraturan\r\nPemerintah Nomor 17 Tahun 2013\r\ntentang Pelaksanaan Undang-Undang\r\nNomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha\r\nMikro, Kecil dan Menengah disebutkan\r\nbahwa Bupati dalam pemberdayaan \r\nUsaha Mikro, Kecil dan Menengah\r\nmempunyai tugas menyusun, \r\nmenyiapkan, menetapkan dan/ atau\r\nmelaksanakan kebijakan umum di\r\nDaerah tentang penumbuhan iklim\r\nusaha, pengembangan usaha,\r\npembiayaan dan penjaminan, dan\r\nkemitraan;\r\nbahwa usaha mikro, kecil, dan\r\nmenengah memiliki peran penting\r\ndalam menopang laju pertumbuhan\r\nekonomi daerah dengan \r\nmenyerapbanyak tenaga kerja sehingga\r\ndapat mengurangi jumlah \r\npengangguran; \r\nbahwa dalam rangka menumbuhkan\r\niklim usaha mikro, kecil dan menengah\r\nyang memiliki daya saing yang kuat,\r\nperlu dilakukan pengaturan mengenai\r\nperlindungan, pembinaan, \r\npemberdayaan, dan pengembangan\r\nterhadap pelaku usaha mikro, kecil\r\ndan menengah;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan\r\nsebagaimana dimaksud dalam huruf a,\r\nhuruf b dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang \r\nPemberdayaanUsaha Mikro, Kecil dan\r\nMenengah;\r\n \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang\r\nDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun\r\n1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun\r\n2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten\r\nSemarang Nomor 8 Tahun 2013; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah yang meliputi maksud dan tujuan, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria UMKM, pendataan dan pendaftaran UMKM, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan, produksi dan produktivitas, kemitraan dan jejaring usaha, fasilitasi perizinan dan standarisasi, pemasaran, hak dan kewajiban, larangan, pelaksanaan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan penutup. \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2014. \n 55 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta memberdayakan UMKM agar memiliki daya saing yang kuat untuk menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

\r\n\r\n

Latar Belakang dan Tujuan:

\r\n

Peraturan ini dibuat dengan maksud untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi UMKM, serta bertujuan untuk memberdayakan UMKM agar memiliki daya saing yang kuat sehingga mampu menopang laju pertumbuhan ekonomi Daerah.

\r\n\r\n

Ketentuan Substansial:

\r\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pemberdayaan UMKM, termasuk:

\r\n\r\n

Asas, Prinsip, dan Tujuan Pemberdayaan: Pemberdayaan UMKM berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi daerah. Prinsip pemberdayaan meliputi penumbuhan kemandirian, perwujudan kebijakan publik yang transparan, pengembangan usaha berbasis potensi daerah, peningkatan daya saing, dan penyelenggaraan perencanaan terpadu. Tujuannya adalah mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, mengembangkan kemampuan UMKM, meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan produktivitas dan daya saing, menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif, meningkatkan peran UMKM sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, dan mengembangkan produk unggulan daerah.
Kriteria UMKM: Ditetapkan berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, dengan nilai nominal yang dapat diubah sesuai perkembangan perekonomian.
Pendataan dan Pendaftaran UMKM: Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pendaftaran UMKM sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
Pengembangan Sumber Daya Manusia: Melalui fasilitasi pembangunan budaya kewirausahaan, motivasi, kreativitas, keterampilan teknis, dan manajemen wirausaha.
Pembiayaan: Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan pembiayaan dari APBD. Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan usaha besar wajib menyediakan pembiayaan dari penyisihan laba tahunan atau anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL). Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan sumber pembiayaan dari kredit perbankan, lembaga keuangan bukan bank, lembaga modal ventura, transaksi anjak piutang, koperasi simpan pinjam, subsidi bunga, dan sumber pembiayaan lain.
Produksi dan Produktivitas: Melalui fasilitasi teknologi tepat guna, pemanfaatan bahan baku lokal, dan pendampingan.
Kemitraan dan Jejaring Usaha: UMKM dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan. Pemerintah Daerah memfasilitasi UMKM untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha. UMKM dapat membentuk jejaring usaha untuk memperkuat kepentingan UMKM.
Fasilitasi Perizinan dan Standarisasi: UMKM harus memiliki bukti legalitas usaha. Perizinan dilaksanakan dengan pelayanan terpadu satu pintu yang menerapkan prinsip penyederhanaan. Pemerintah Daerah membebaskan biaya perizinan kepada usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan kepada usaha kecil. Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi UMKM untuk menghasilkan barang/ jasa yang memenuhi standarisasi.
Pemasaran: Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi UMKM dalam bidang pemasaran di dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah Daerah dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan pasar kepada UMKM. Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pemasaran produk UMKM.
Hak dan Kewajiban: UMKM berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam berusaha, keamanan, fasilitasi, advokasi, dan perlindungan. UMKM berkewajiban memproduksi/menjual barang/jasa yang tidak bertentangan dengan peraturan, memperlakukan konsumen dengan benar, memberikan informasi yang jujur, melakukan usaha pada lokasi yang ditentukan, mengutamakan tenaga kerja lokal, dan melaporkan perkembangan UMKM secara berkala. Pemerintah Daerah berhak mengatur lokasi UMKM, mendapatkan alokasi tenaga kerja, dan laporan perkembangan usaha. Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan umum, memaduserasikan perencanaan daerah, merumuskan kebijakan penanganan masalah, menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, serta melakukan pemantauan dan evaluasi program.
Larangan: UMKM dilarang memproduksi/menjual barang/jasa yang dilarang, melakukan penimbunan barang, menjual barang kadaluwarsa, dan melakukan praktek monopoli.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran Pasal 29 ayat (2), Pasal 43 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e serta Pasal 45 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\r\n","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SEMARANG
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY
NUMBER 7 OF 2014
ON
EMPOWERMENT OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SEMARANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in accordance with the provisions of Article 55 paragraph (4) letter a of Government Regulation Number 17 of 2013 on the Implementation of Law Number 20 of 2008 on Micro, Small and Medium Enterprises, it is stated that the Regent in empowering Micro, Small and Medium Enterprises has the task of compiling, preparing, stipulating and/or implementing general policies in the region on fostering a business climate, business development, financing and guarantees, and partnerships;
that micro, small, and medium enterprises have an important role in supporting the rate of regional economic growth by absorbing a lot of labor so as to reduce the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fff2d3d2-31a8-4af4-86e7-6acf6b3f3ce6","actionData","errors"]